Home / BERITA DAERAH / SULTENG / DONGGALA / Diduga Rugikan Keuangan Negara, LPHPN Minta APH Usut Pengadaan Website di Donggala

Diduga Rugikan Keuangan Negara, LPHPN Minta APH Usut Pengadaan Website di Donggala

Donggala.Logisnews.net – Pengadaan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi Komunikasi dan Informasi  di sejumlah Desa yang ada di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah mendapat sorotan keras dari dewan pimpinan pusat Lembaga Peduli Hukum dan Pembangunan Nasional (LPHPN).

LPHPN menilai kegiatan pengadaan yang menelan anggaran Rp 50 juta/Desa tersebut tidak memberikan manfaat seperti harapan Pemerintah Desa, karena hingga saat ini alat server wesbite itu tidak dapat dioprasikan sehingga tidak memberikan manfaat kepada 153 desa yang telah terlibat membayar pengadaan alat jaringan komunikasi dan informasi (Website) tersebut. 

Sekjen LPHPN, Ikbal Borman SH kepada sejumlah media menerangkan, dari hasil investigasi tim yang dilakukan dilapangan, pengadaan alat ini telah terlaksana sejak tahun 2019 – 2020, diadakan oleh 2 perusahaan (inisial CV HC dan CV MMP).

“Dari data yang kami temukan, CV HC telah begerak sejak 2019 dan CV MMP di tahun 2020, dan setiap Desa ditemukan ada kesepakatan surat antara Pemerintah Desa (Kades) dan Perusahaan ini, tertera nilai Rp 49.960.000/Desa, dari jumlah 158 Desa diwilayah Kabupaten Donggala, ada 153 Desa yang telah mengadakan, 5 desa lainnya menolak, jika dihitung berarti adanya 153 desa x Rp, 49.600.000.000 = Rp.7 milyar lebih,” “ungkap Ikbal.

Lanjut IKbal, dari data Apbds nilai tersebut telah dibulatkan tertera Rp.50 juta dimasukan dalam belanja modal pengadaan pembuatan dan pegelolaan jaringan instalasi dan informasi Ls).

berdasarkan kesepakatan anggaran 50 juta tersebut, tertera beberapa item yang diadakan perusahaan termasuk pelatihan bagi oparator, namun kabarnya item – item kesepakatan tersebut tidak terlaksana semuanya, sehingga hal inilah menjadikan alat tersebut tidak dapat dioperasikan karena ketidaktahuan pemerintah Desa dalam mengoprasikan.

LPHPN juga menilai jika pengadaan website disejumlah Desa Ini dilaksanakan oleh perusahaan yang tidak profesional, bahkan ia  menduga  adanya  aroma indikasi korupsi memperkaya diri, orang lain dan kelompok ” Sepertinya ada campur tangan orang yang luar biasa menggerakan proyek ini sehingga 153 Kades mengamini pembayaran pengadaan website ini secara tunai menggunakan Dana Desa,” urai mantan ketua tim 7 LPPNRI Sulteng ini.

“Jika melihat asas manfaat pihak Desa sangat dirugikan karena alat ini tidak berfungsi dan tidak didukung pelatihan SDM, Kami sebenarnya berharap para kadesnya yang melaporkan kasus ini kepada penegak hukum agar tidak terindikasi merugikan kuangan desa dengan menguntungkan pihak perusahaan, karena nantinya Kades jua yang menanggung kerugian ini sebagai kuasa pengguna anggaran,” harap Ikbal.

“Ini ada modus operandi, berdasarkan data dokumen, hasil testimoni dan investigasi LPHPN patut diduga ada upaya melawan hukum yang mengarah memperkaya diri, orang lain dan kelompok, bahkan terindikasi juga ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dikelolah dalam Dana Desa,.

” Dalam waktu dekat kami akan melaporkan kasus ini kepada Tipikor Polda Sulteng, pihak – pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut, Laporannya akan kami tembuskan juga ke Mabes Polri dan KPK, agar penuntasan kasus ini menjadi perhatian penting,” tegas Ikbal.

Menyikapi hal ini, awak media ini mencoba menemui kepala badan Insnpektorat Donggala, DB Lubis SH sebagai inspektur instansi pengawasan di daerah, namun tidak berada ditempat. “Pak kadisnya tidak ada pak tadi ada keluar naik mobil dinas, mobil pribadinya saja ada dikantor, untuk KTU juga belum bisa ditemui kerena masih ada tamu, ungkap salah satu staff pencatat tamu dikantor Inspektorat Donggala.

Kekosongan pejabat inipun terjadi di kantor Pemberdayaan Desa, saat tim awak Pena Sulteng mendatangi kantor PMD tersebut, pak kadisnya belum masuk pak, masih sakit dirumah, pak sekretaris juga ada keluar,” ujar staff yang ditemui pada Selasa 26/1/2021.

Tepat pukul 16.00 tim awak media mencoba menemui Sekretaris Kabupaten donggala, DR Rustam Efendy, Ia pun mengaku belum mengetahui namun dia berjanji akan segera menindaklajuti informasi tersebut untuk memanggil OPD yang terkait.

“Saya baru dengar informasi ini, terimaksih infonya, saya akan segera memanggil OPD terkait untuk menjelaskan hal ini,” tandas Rustam.

Editor : Burhan Jawachir/Logisnews.net

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *