Home / Morowali / Pokir DPRD Morut Akan Dilaporkan ke KPK

Pokir DPRD Morut Akan Dilaporkan ke KPK

Morut-Logisnews.net-Sejumlah LSM NGO sedang menyusun laporan dugaan tindak pidana Korupsi dengan modus penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam penyusunan dan penetapan APBD P Tahun anggaran 2020 di Kabupaten Morowali Utara (Morut). Akibatnya diduga 80 Persen APBD P Kabupaten Morowali Utara “dikuasai” oleh DPRD Morut, mulai dari Ketua, Wakil Ketua hingga Anggota DPRD dengan dalil Pokok-pokok Pikiran (Pokir).
Tindakan ýang tidak wajar dan menyalahi tugas dan fungsi DPRD itu menyebabkan lambatnya realisasi/serapan penggunaan anggaran di tingkat OPD, Sebab terjadi tarik ulur kepentingan. Sehingga sejumlah LSM NGO seperti Lembaga Pemerhati Khusus Nasional-Republik Indonesia (LPKN-RI), LSM Tomini Raya Celebes (TRC), Lembaga Investigasi Publik (LiPi) Hukum dan Keadilan, Garda Tipikor serta NCW Korwil Sulteng sedang menyusun Laporan ke KPK.


Koordinator LSM NGO, Egar Mahesa SH mengatakan DPRD dan Pemkab Morowali Utara (Morut) adalah mitra sejajar dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Sehingga kedua lembaga harus saling mendukung dengan menjalankan fungsinya masing-masing. “DPRD dengan fungsi Penganggaran, Pengawan dan Legislasi sedangkan Bupati bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui bersama,”tandas Egar yang juga salah seorang Lowyer ternama di Sulteng.
Olehnya Egar sangat yakin dengan bersatunya beberapa LSM Pemerhati Penyelenggara Negara yang bersih dan beribawa, maka Pokir DPRD Morut bisa dengan cepat ditanggapi atau diproeses KPK. Apalagi KPK akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan tindakan penegakan hukum terhadap Bupati dan DPRD yang terindikasi menyalahgunakan kewenangannya hingga menyebabkan kerugian negara.


Ketua DPRD Morut Hj Megawati Ambo Asa S.AP pada www.Logisnews.net mengatakan antara DPRD dengan Bupati serta SKPD di Morut berjalan seiring dalam membangun Morut. DPRD Morut dengan fungsinya sebagai penganggaran, pengawasan dan legislasi berjalan dengan baik. “Tidak ada tarik ulur kepentingan, termasuk soal pokir. Sebab tanggungjawab penggunaan anggaran sudah berada pada eksekutif,”ungkap Ketua DPRD Morut via Watshaapnya.
Penulis : Burhan Jawachir/Logisnews.net

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *