Home / Morowali / Pokir DPRD Morut Mencuat, Diduga Ketua dan Anggota Bagi-Bagi Proyek

Pokir DPRD Morut Mencuat, Diduga Ketua dan Anggota Bagi-Bagi Proyek

Morowali.Logisnews.net – DPRD Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulteng diduga kuat telah menyalahi kewenangannya dalam menjalankan roda pembangunan bersama Bupati di Kabupaten hasil Pemekaran Morowali itu. DPRD Morut diduga tidak hanya menjalankan fungsinya Sebagai Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, tapi juga terlibat langsung dan tidak langsung dalam mengatur penggunaan anggaran di Organisasi Perangkar Daerah (OPD) . Akibatnya terjadi tarik ulur kegiatan dilapangan bahkan bisa menghambat resapan anggaran, khususnya APBD-P 2020 ini.
Hasil investigasi Media ini menemukan sejumlah lembaran dokumen yang berisi rincian rencana penggunaan anggaran di Dinas PU , Kesehatan dan OPD lainnya. Rincian rencana penggunaan anggaran memuat nama-nama oknum anggota DPRD yang menguasai penggunaan anggaran tersebut.
Dalam beberapa rincian rencana penggunaan anggaran yang ditemukan, tertera nama-nama oknum anggota DPRD yang menguasi atau yang mereka sebut dengan Pokir anggota Dewan. Nilainya pun cukup fantastis persatu anggota DPRD yakni Rp 1 M hingga Rp 2 M, semenata Ketua dan Wakil ketua bisa mencapai lima sampai enàm Miliyar. Sehingga APBD- P 2020 sebesar Rp 60 M nyaris terbagi habis atau sekitar 80 persen, tinggal 20 persen untuk dikelola Eksekutif. “Pokir inilah yang membuat gaduh di Morut sekarang. Apalagi ada penekanan dari Oknum Anggota DORD Morut yang menyebut jika Eksekutif /Bupati dan perangkatnya tidak mengakomodir, maka lebih baik anggaran dikembalikan ke Kas Negara,”ungkap Ah yang kesehariannya berprofesi sebagai Penggiat Anti Korupsi.
Karena Eksekutif lanjut AH memiliki kewenangan penggunaan anggaran, maka terjadilah silang pendapat. Sampai-sampai ada Oknum Pejabat yang geram lalu menyuruh oknum anggota Dewan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) sendiri.
Jika ini terus berlarut lanjut AH, maka yang rugi adalah rakyat Morut yang nota bene memiliki perwakikan di DPRD.


Sementar Ketua DPRD Morut Hj Megawati Ambo Asse yang dikònfirmasi pada Sabtu (7/11) membantah adanya bagi-bagi proyek yang berkedok Pokir di DPRD Morut. Menurutnya DPRD Morut dibawah kepemimpinanannya berjalan sesuai Tupoksi yakni DPRD sebagai Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.”Tiga Fungsi DPRD utulah yang dijalankannya,”tandas Ketua DPRD Morut Hj Megawati Ambo Asse.
Megawati pun mengakui kalau selama ini hubungannya dengan Legislatif berjalan cukup baik, sehingga sangat naif kalau ada yang menyebut hubungan DPRD dengan Bupati tidak harmonis.
Menurutnya DPRD tidak lagi mencampuri penggunaan anggaran sebab itu domainnya sudah ada di Eksekutif dalam hal OPD masing-masing.
Penulis : Burhan Jawachir

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *