Home / BERITA DAERAH / SULTENG / Walhi Nilai Sulteng Darurat Bencana Ekologis

Walhi Nilai Sulteng Darurat Bencana Ekologis

Palu.Logisnews.net – Dua bulan terakhir bencana banjir melanda berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Dari kurun waktu bulan Agustus sampai pertengahan September 2020 ini terjadi lebih dari 10 kali. Seperti dikabarkan berbagai media, bahwa di awal bulan Agustus bencana banjir melanda Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Kemudian pada minggu kedua bulan Agustus bencana banjir kembali meluluhlantakkan Desa Bolapapu dan Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Diwaktu yang hampir bersamaan banjir juga melanda Desa Lombok, Desa Silabia dan Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya pada penghujung bulan Agustus Banjir merendam Kecamatan Moilong dan Toili Kabupaten Banggai.

Berikutnya selama dua pekan terakhir bencana banjir beruntun terjadi di wilayah Pantai Barat Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore dan Jalan Cemara Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi. Kota Palu, Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi serta Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Sebelumnya pertengahan bulan Juli 2020 hanya dalam satu pekan saja banjir merata terjadi di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli dan Parigi Moutong.

Selama tahun 2020 ini intensitas kejadian bencana banjir di Sulawesi Tengah cukup tinggi. Dalam kurun waktu tujuh bulan saja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 18 kali terjadi bencana banjir di Sulawesi Tengah dari Januari sampai Juli 2020. Tak pelak lagi sejak 5 tahun terkahir, tahun 2020 adalah tahun dengan tingkat intensitas bencana banjir tertinggi di Sulawesi Tengah.

Tidak sedikit yang menjadi korban, baik korban jiwa maupun harta benda milik warga, infrastruktur dan fasilitas umum rusak karena bencana banjir. Sampai bulan Juli 2020, dari 18 kali kejadian bencana banjir, BNPB mencatat 1 orang hilang, sebanyak 3541 orang mengungsi. Dari 2.642 rumah warga yang terendam banjir 81 unit yang mengalami rusak ringan, rusak sedang 1 unit dan rusak ringan 124 unit. Sementara itu 1 fasilitas kesehatan, 3 tempat peribadatan dan 2 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.

Menurut Direktur WALHI Sulawesi Tengah Abdul Haris Lapabira bencana banjir yang terus berulang semacam ini mayoritas merupakan bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Seperti diketahui sepuluh tahun terakhir Sulawesi Tengah dikepung penetrasi pertambangan dan perkebunan sawit berskala besar. Perubahan lanskap kawasan hutan ini berimplikasi terhadap fungsi hutan sebagai wilayah penyangga. Selain itu kata Haris praktek pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hutan dan kawasan konservasi juga menjadi salah satu penyebab bencana banjir.

“Bencana banjir bukanlah terjadi karena faktor alam semata, melainkan ini terjadi karena kerusakan lingkungan akibat banyaknya izin pertambangan dan perkebunan berskala besar serta praktek illegal logging yang membabat habis hutan di wilayah hulu” terang Haris.
Karena itu WALHI Sulteng mendesak kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemulihan lingkungan dan kawasan hutan dengan mengevaluasi kembali seluruh perizinan industri ekstraktif yang selama ini berdampak kerusakan lingkungan. Fakta menunjukan banjir berulang terus tejadi di Wilayah Morowali akibat penambangan nikel yang serampangan dilakukan di wilayah itu.

Industri ekstraktif ini dikelola dengan corak kapitalistik ini mensyaratkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang massif karena sifatnya yang destruktif. Belum lagi tidak adanya pelibatan publik luas dalam perencanaan Industri ekstraktif ini mengakibatkan control terhadap produksi pertambangan maupun perkebunan sawit sangat lemah. Ini saatnya, pemerintah melibatkan publik secara luas dalam menangani kerusakan lingkungan melihat jauh lebih dalam pada sistem produksi industri pertambangan seperti nikel, emas, sawit, dan industri lainnya. Problem utama sistem ini yang berfokus pada pengerukan sumber daya alam untuk kekayaan orang-orang tertentu dan pada akhirnya berdampak pada lingkungan hidup dan merugikan rakyat luas.

“Jika kita ingin ada perubahan besar terhadap situasi bencana yang terus terjadi ini, maka sudah saatnya kita mendesak negara untuk menghentikan sistem produksi yang merusak ini, sistem yang bertujuaan hanya menguntungkan sebagian kecil orang, sistem yang tidak berpihak pada lingkungan hidup, kita harus melakukan desakan bersama-sama untuk bumi yang lebih baik” tegas Haris.

Editorial : Burhan Jawachir/Logisnews.net

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *