Home / BERITA DAERAH / SULTENG / PALU / Anggaran BOS Afirmasi dan Kinerja Mengendap di Dikbud Sulteng

Anggaran BOS Afirmasi dan Kinerja Mengendap di Dikbud Sulteng

Palu.Logisnews.net-Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja pada sejumlah Sekolah Dasar di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2019 lalu senilai lebih kurang Rp 160 M. Sayangnya hingga periode triwulan ke 2 Tahun Anggaran 2020 dana tersebut diduga kuat masih mengendap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng. Akibatnya muncul spekulasi dugaan jika anggaran tersebut sengaja diendapkan agar bunga Bank dan peruntukan anggaran bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sebelum anggarannya ditrasfer ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Hasil investigasi www.Logisnews.net menemukan sejumlah Kepala Sekolah Dasar mengeluhkan belum adanya trasfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 padahal sekarang ini sudah berada di triwulan ke II Tahun anggaran 2020. Mestinya anggaran untuk pengadaan alat pemutuan Murid Sekolah Dasar (SD) sudah dinikmati oleh murid-murid, sebelum berakhirnya TA 2019 lalu. Padahal petunjuk Pelaksanaan (Juklat) dan petunjuk tehnis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada sejak triwulan ke III TA 2019 lalu, demikian juga dilengkapi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Tehnis penggunaan Penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja nomor 31 Tahun 2019.
“Patut kami pertanyakan ada apa anggaran BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019, belum juga ditrasfer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sulteng ke Kabupaten/Kota,”tanya Direktur Investigasi Nusantara Corruption Watch (NCW) Sulteng Anwar Hakim, SH.
Lanjut Anwar menjadi sebuah pertanyaan besar kepada Kadis Dkjar Provensi apa alasan dana bos afirmasi dan bos kinerja TA 2019 belum terlaksana. Sementra hampir semua daerah di NKRI suah selesai perbelanjaanya. Bahwa ironisnya lagi nanti tgl 5 juli 2020 baru mengeluarkan surat kepada seluruh Kadis Dikjar Kabupate/Kota. Artinya hampir satu tahun danav tersebut mengendap itupun baru bereaksi setelah ada suratb Mendagri tertanggal 22 april 2020. sehingga patut diduga ada kondis yg mengarah ke praktek KKN.
Kalau kemudian Kadis Dikjar beralasan tidak cukup regulasi untuk mencairkan anggaran tersebut maka Anwar mengatakan Regulasi atau Juknis/Juklat apa yang dicari. Kemendikbud sudah mengeluarkan Petunjuk bahkan Kemendagri sudah mengeluarkan surat agar dana yersebut segerah dibelanjakan.

Sementara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sulteng Drs Irwan Lahace yang dikonfirmasi via Watchshaap dinomor 081341037xxx tidak memberikan jawaban hingga berita ini tayangkan. Walaupun Kadis membuka WA nya yang ditandai dengan contren 2 biru.
Penulis : Burhan Jawachir/Logisnews.net

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *