Home / BERITA DAERAH / SULTENG / PALU / Gunakan Babinsa Fasilitator RR, Pasigala Centre Kritik BNPB

Gunakan Babinsa Fasilitator RR, Pasigala Centre Kritik BNPB

Palu.Logisnews.net – Koalisi masyarakat sipil untuk bencana Sulteng, Pasigala Centre Kritik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang rencana menggunakan 5000 Babinsa sebagai fasilitator rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sulawesi Tengah.

“Penggunaan aparat militer sebagai fasilitator dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi itu menunjukan bahwa perspektif BNPB dalam menangani bencana masih dalam paradigma tanggap darurat,” ujar Andika, Sekretaris Jenderal Pasigala Centre.

Menurut Andika, pasca bencana dampak yang timbul itu bersifat sosial dan antropologis. Menjadi salah kaprah, ketika negara justru hendak mendorong pendisiplinan lewat mobilisasi aparatur militer.

“Penggunaan Babinsa sebagai fasilitator bencana itu justru menunjukan kesan bahwa negara hendak memaksakan semua maksud dan rencananya agar masyarakat korban mau mengikut rencana yang telah dibuat tanpa partisipasi korban itu,” kata Andika.

(Illustrasi)

Yang dimaksud dengan negara hadir dalam bencana itu adalah memberikan ruang yang lebih luas pada Pemerintah daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan aparatur sipil, birokrat untuk terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi Andika, pelibatan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi system’ penanganan kebencanaan, agar terjadi proses pembelajaran dalam konteks kesiap-siagaan bencana.

“Kami khawatir, penggunaan aparat militer dalam kerja-kerja pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan kontra produktif dengan 6 strategi penanganan bencana yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi, beberapa hari yang lalu di Jawa Timur,” kata Andika.

Bagi Andika, negara diperlukan hadir dalam bencana itu sebagai upaya untuk saling belajar dengan pelibatan seluruh stakeholder daerah, birokrat, dan juga rakyat untuk sama-sama melewati tahapan Rehab-Rekon.

Sebaliknya, kata Andika, penggunaan aparat militer menunjukan suatu pola sentralisasi penanganan bencana yang tidak mungkin mencapai substansi pembelajaran mitigatif.

“Pola militerisasi bersifat berdaya paksa dan belum ada cerita ada proses partisipatif di dalamnya. Yang ada adalah kehendak mendisiplinkan orang untuk mau mengikut rencana yang telah dibuat lembaga-lembaga donor pemberi hutang seperti Bank Dunia, ADB, dan JICA,” kata Andika.
Sumber : IMO Indinesi
Editor : Burhan Jawachir

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *