Home / BERITA DAERAH / SULTENG / TOLITOLI / Tuntut Sertifikat, Ratusan Warga  Geruduk  Kantor DPRD Toli-Toli

Tuntut Sertifikat, Ratusan Warga  Geruduk  Kantor DPRD Toli-Toli

 

Tolitoli.Logisnews.net  – Ratusan warga yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Tolitoli Bersatu (GRTB), Rabu (25/7/2018) menggeruduk  kantor  DPRD Tolitoli.

Kedatangan massa aksi ini, untuk mempertanyakan Progaram Penfaftaran Tanah Sistematis  (PTSL) atau sertifikat tanah gratis yang sampai saat ini belum juga di serahakan oBadan Pertanahan Nasional ( BPN) Tolitoli kepada masyarakat.

Sebelum menuju gedung wakil rakyat, pengunjuk rasa yang berasal dari perwakilan  sejumlah desa  di Kecamatan Galang seperti  dari desa Malangga, desa Kinapasan, desa Lakatan serta desa Bajugan, sempat berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap  di depan kantor BPN Tolitoli.

Koordinator aksi Henrik Lamo SE dalam  orasinya  mendesak  kepada BPN Tolitoli  untuk segera menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah milik masyarakat, kemudian meminta kepada BPN agar bisa menjelaskan penyebab keterlambatan itu. Tidak hanya itu, masss GRTB juga mendesak kepada Pertanahan agat bisa menjelaskan kepada warga perihal  biaya pengurusan sertifikat tanah di luar PTSL yang di ajukan orang perorang yang nilainya  bervariasi dari Rp 5 juta sampai Rp 7juta. ”  Kami juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak- pihak di kantor BPN. Sebab kami tahun bahwa biaya pembebasan sertifikat tanah berasal dari APBN, namun ironisnya sampai saat ini, masih banyak sertifikat masyarakat yang belum terbit dan di serahkan. Kami pun meminta kepada Kanwil BPN Sulteng untuk segera mencopot Kepala BPN Tolitoli yang tidak becus menindaklanjuti program prioritas Presiden RI ,” kata Hendrik Lamo, Rabu (25/7).

Usai menyampaikan berorasi di depan kantor BPN, massa  menju  kanror DPRD Tolitoli dan langsung  di terima Ketua DPRD Tolitoli, Andi Ahmad Syarif dan Wakil Ketua DPRD, Mustarim untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan dari BPN Tolitoli.

Saat di gelar RDP,  perwakilan dari BPN Tolitoli, Butar Butar, menjelaskan PTSL tahun 2017 sudah selesai 100 persen, dan mengakui belum seluruhnya sertifikat  di serahkan ke masyarakat, karena masih ada dokumen  yang menjadi persyaratan terbitnya sertifikat belum di lengkapi oleh masyarakat.” Kami ada kesepakatan dengan pemerintah desa, jika dokumen belum lengkap maka sertifikat belum bisa di serahkan,” kata Butar Butar di hadapan pendemo.

Ketua DPRD Andi Ahmad Syarif yang mempertanyakan kepada pihak BPN, alasan sehinggah belum di serahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, pihak BPN berjanji dalam waktu dua minggu akan menyerahkan sertifikat tanah khususnya desa Malangga, sementara untuk desa -desa yang lain akan tetap di upayakan sesegera mungkin.

Dari hasil RDP DPRD mengeluarkan tiga poin rekomrndasi yakni meminta BPN Tolitoli untuk menginvetarisir dokumen persyaratan terbitnya sertifikat dan menyampaikan kepada masyarakat jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kemudian meminta kepada BPN untuk menyerahkan sertifikat kepada masyarakat yang sudah selesai, dan yang terakhir meminta kepada BPN untuk membuat papan informasi soal biaya  dan waktu kepengurusan sertifikat tanah.

Penulis : Agus Manggona

Editor : Burhan Jawachir

 

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *