Home / BERITA DAERAH / SULTENG / PALU / Incumbent Bisa Terjerat Korupsi Akibat Ulah Kontraktor Nakal

Incumbent Bisa Terjerat Korupsi Akibat Ulah Kontraktor Nakal

Palu. Logisnews.net-Pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo bahwa ada 90 persen Incumbent Bupati dan Gubernur yang berpotensi jadi tersangka dugaan Korupsi. Korupsi yang dilakukan masa lalu dan terdahulu serta sekarang ini. Pernyataan Ketua KPK ini tentunya harus dimaknai sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat pemilih untuk tifak memilih Pemimpin yang korup. Lantas siapa yang paling berpotensi dalam menjebloskan Bupati/Walikota serta Gubernur ke jeruji besi . Setelah dilakukan pemetaan dan analisa ternyata pusaran berada pada Iccumben dan OPD serta Kontraktor Nakal.
Ketua LSM Nusantara Cooruption Watch (NCW) Sultengbar Dr Muliadi, SE. MM mengatakan semua komponen bangsa termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota khususnya yang akan maju kembali bertarung dalam Pilkada 2018 memaknai pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo sebagai peringatan dalam bentuk kehati-hatian menjalankan roda Pemerintahan di daerah. Selain itu kata Mulyadi masyarakat diminta untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki integritas tinggi dalam membangun daerahnya. Bukan pemimpin yang mengutamakan kepertingan peribadi dan golongan.
Muliadi mewanti-wanti proese tender ditahun politik sekarang ini banyak bermasalah. Iccumben sudah pasti berkepentingan menguasai proyek untuk pendanaan Pilkada. Akibatnya Pokja dan ULP pengadaan tidak lagi bekerja profesional. Mereka bekerja dalan tekanan. Belum lagi diduga ada kontraktor nakal yang membawa-bawa nama Bupati atau Gubernur mengintrevensi Kadis, ULP dan Pokja. Celakanya lagi Kadis dan ULP serta Pokja Pengadaan takut dengan kontraktor tersebut. “Inilah yang jadi problem di kabupaten/kota yang akan melakukan Pilkada,”ujar Muliadi.
Ditambahkannya Kadis dan perangkatnya tidak bisa terpengaruh dari intrevensi kontraktor. Sebab bermasalah karena pokja bekerja tidak independen lagi. “Fenomena inilah yang diduga terjadi di Donggala, Parimo dan Morowali, “ ujar Mul panggilan akrab Ketua NCW Dr Mulyadi. SE. MM.
Praktek inilah lanjut Mulyadi yang bisa membahayakan posisi iccumben, apalagi kalau ada aliran dana ke iccumben atau pihak pihak yang ditunjuk sebagai pengumpul pundi-pundi. Terlebih lagi sudah ada data awal tentang dugaan korupsi dengan model fee proyek. “KPK tunggu persesuaian saja kemudian melakukan penetapan tersangka terhadap iccumben,”ungkapnya.
Penulis: Burhan Jawachir

About logisnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *